Anatomi Penghapusan: Generasi Curian dan Genosida Budaya Australia
Menyingkap proyek genosida budaya Australia melalui Generasi Curian, sebuah kebijakan eugenika yang merobek paksa anak-anak Pribumi dari keluarga mereka demi asimilasi paksa.

Poin utama
- Kebijakan Generasi Curian (c.1905-1970-an) adalah program eugenika negara yang disengaja untuk 'membiakkan warna' Pribumi, bukan tindakan kesejahteraan yang salah arah.
- Kebijakan ini secara definitif merupakan genosida budaya menurut definisi hukum internasional, seperti yang disimpulkan oleh laporan 'Bringing Them Home' (1997).
- Pemisahan paksa ini menyebabkan trauma psikologis dan budaya yang mendalam dan diwariskan lintas generasi, yang terus berdampak pada komunitas Pribumi hari ini.
- Selain mencuri anak-anak, negara juga mengeksploitasi tenaga kerja mereka dan menyita upah mereka, yang merupakan pilar ekonomi dari penindasan tersebut.
- Warisan Generasi Curian terus berlanjut dalam tingkat keterwakilan anak-anak Pribumi yang sangat tidak proporsional dalam sistem perlindungan anak kontemporer Australia.
- Permintaan Maaf Nasional tahun 2008 adalah langkah simbolis penting, namun keadilan substantif seperti kompensasi nasional dan penghentian pemisahan kontemporer masih belum tercapai.
Kebijakan Generasi Curian di Australia, yang berlaku dari sekitar tahun 1905 hingga 1970-an, bukanlah sebuah tindakan kesejahteraan anak yang salah arah, melainkan sebuah program eugenika negara yang sistematis dan disengaja. Program ini dirancang untuk 'membiakkan warna' Aborigin keluar dari populasi melalui penghapusan paksa puluhan ribu anak 'berdarah campuran', menempatkan mereka di institusi untuk asimilasi paksa, dan memutus hubungan mereka dengan keluarga, tanah, serta budaya mereka—sebuah tindakan yang secara definitif merupakan genosida budaya.
Mesin Birokrasi Penghapusan
Di balik setiap tragedi kemanusiaan yang terorganisir, terdapat sebuah birokrasi—sebuah mesin administratif yang dingin, efisien, dan tidak berperasaan yang mengubah dekrit ideologis menjadi penderitaan manusia dalam skala massal. Di Australia, mesin ini mengambil bentuk serangkaian dewan, undang-undang, dan pejabat yang diberi label jinak "Perlindungan Kaum Aborigin". Namun, kata 'perlindungan' di sini adalah sebuah eufemisme Orwellian. Fungsi sebenarnya dari badan-badan ini bukanlah untuk melindungi, melainkan untuk mengontrol, memisahkan, dan pada akhirnya, menghapuskan. Sejak awal abad ke-20, setiap negara bagian dan teritori Australia mengesahkan undang-undang yang memberikan kekuasaan absolut kepada birokrat kulit putih atas kehidupan penduduk Pribumi.
Kekuasaan ini bersifat total. Dewan Perlindungan tidak hanya berwenang mengambil anak-anak; mereka mengontrol setiap aspek kehidupan orang Pribumi. Mereka mendikte di mana orang boleh tinggal, siapa yang boleh mereka nikahi, apakah mereka diizinkan bepergian, dan bagaimana uang mereka dibelanjakan. Surat izin diperlukan untuk hampir semua hal, menciptakan keadaan infantilisme yang dipaksakan negara. Pengawasan yang terus-menerus ini menciptakan kerangka kerja di mana setiap orang tua Pribumi dapat dengan mudah dinyatakan 'tidak layak' atau 'lalai' berdasarkan standar budaya kulit putih yang sewenang-wenang, memberikan pembenaran birokratis untuk intervensi yang paling kejam: pencurian anak-anak mereka.
Undang-undang inilah yang menjadi dasar hukum bagi Generasi Curian. Undang-undang seperti Aborigines Protection Act 1909 di New South Wales atau Aborigines Act 1905 di Australia Barat memberikan wewenang kepada seorang pejabat, yang disebut 'Chief Protector', untuk menjadi wali sah atas setiap anak Aborigin, mengesampingkan hak orang tua mereka sendiri. Dengan sapuan pena, seorang anak dapat dinyatakan 'terabaikan' atau 'dalam bahaya moral'—istilah yang cukup fleksibel untuk mencakup setiap anak yang dibesarkan dalam rumah tangga Pribumi tradisional—dan kemudian direnggut secara sah dari keluarga mereka. Proses ini tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi; ia didokumentasikan dengan cermat dalam ribuan formulir, laporan, dan memo dinas yang kini memenuhi arsip negara, menjadi bukti bisu dari sebuah kejahatan yang terstruktur secara birokratis.
| Negara Bagian/Teritori | Undang-Undang Kunci Terkait Pemisahan | Tahun Disahkan | Ketentuan Utama |
|---|---|---|---|
| New South Wales | Aborigines Protection Act | 1909 (amandemen 1915) | Memberi Aborigines Protection Board wewenang untuk mengambil alih kontrol atas anak-anak Pribumi. |
| Australia Barat | Aborigines Act | 1905 | Menjadikan Chief Protector sebagai wali sah setiap anak 'aborigin' dan 'half-caste' di bawah usia 16 tahun. |
| Northern Territory | Aboriginals Ordinance | 1918 | Memberikan Chief Protector kekuasaan yang hampir tak terbatas untuk mengambil anak-anak dari keluarga mereka. |
| Queensland | Aboriginals Protection and Restriction of the Sale of Opium Act | 1897 | Mengizinkan pemisahan paksa dan penempatan orang Pribumi di cagar alam dan misi. |
| Victoria | Aborigines Protection Act | 1869 | Salah satu undang-undang paling awal yang memulai praktik pemisahan, memungkinkan kontrol negara atas tempat tinggal dan anak-anak. |
Surat perintah, yang sering kali hanya berupa formulir standar, dikeluarkan oleh polisi atau petugas 'perlindungan' untuk mengambil anak-anak, banyak di antaranya masih balita. Mereka diambil dari rumah, dari sekolah, atau bahkan langsung dari pelukan ibu mereka di bangsal bersalin. Alasan yang tercatat sering kali bersifat rasial secara eksplisit: anak itu 'terlalu terang' untuk tinggal di komunitas Aborigin, atau lingkungan 'kamp' dianggap tidak cocok. Ini bukan tindakan kesejahteraan; ini adalah penegakan kebijakan negara.
Arsitektur Eugenika: 'Membiakkan Warna Keluar'
Kebijakan pemisahan anak tidak lahir dari kepedulian yang salah arah. Ia berakar kuat pada ideologi rasis dan eugenika yang populer di kalangan elite kolonial pada awal abad ke-20. Tujuannya bukanlah untuk mengangkat anak-anak Pribumi, tetapi untuk memecahkan apa yang disebut sebagai 'masalah setengah kasta' (the 'half-caste problem'). Para administrator kulit putih terobsesi dengan gagasan bahwa populasi 'berdarah campuran' yang terus bertambah merupakan ancaman bagi supremasi kulit putih di Australia.
Tokoh sentral dalam arsitektur kebijakan ini adalah A. O. (Auber Octavius) Neville, Chief Protector of Aborigines di Australia Barat dari tahun 1915 hingga 1940. Neville bukanlah seorang monster yang berbusa-busa; ia adalah seorang birokrat yang teliti yang percaya sepenuhnya pada misinya. Misinya, seperti yang ia jelaskan dalam berbagai konferensi dan tulisan, adalah untuk 'membiakkan warna keluar' (breed out the colour) dari populasi Aborigin. Ia berteori bahwa dengan secara sistematis memisahkan anak-anak 'berdarah campuran' dari keluarga mereka, menempatkan mereka di institusi, dan melatih mereka untuk menjadi pelayan domestik atau buruh, mereka pada akhirnya akan menikah dengan populasi kulit putih. Dalam tiga generasi, menurut logikanya, jejak keturunan Aborigin mereka akan terhapus.

"Apakah kita akan memiliki populasi 1 juta orang kulit hitam di Persemakmuran ataukah kita akan meleburkan mereka ke dalam komunitas kulit putih kita dan pada akhirnya lupa bahwa pernah ada orang Aborigin di Australia? ... Tiga salib membuat octoroon, dan octoroon yang menikah dengan kulit putih akan memiliki anak-anak kuasi-kulit putih. Jika kita melanjutkan proses ini lebih jauh, jejak darah Aborigin pada akhirnya akan hilang." — A. O. Neville, Konferensi Kesejahteraan Pribumi Federal, 1937
Ini adalah genosida dalam bentuknya yang paling klinis dan birokratis. Di bawah kepemimpinan Neville dan rekan-rekannya seperti Dr. Cecil Cook di Northern Territory, negara secara aktif mempraktikkan rekayasa sosial dan biologis. Anak-anak yang diambil tidak hanya kehilangan keluarga; mereka menjadi subjek dalam eksperimen eugenika skala besar yang dirancang untuk memastikan kepunahan ras mereka melalui asimilasi paksa.
Mekanisme Penculikan: Dari Lengan Ibu ke Institusi Dingin
Proses penculikan itu sendiri sering kali brutal dan traumatis. Kisah-kisah yang dikumpulkan dari para penyintas melukiskan gambaran teror yang konsisten. Petugas pemerintah, sering kali didampingi oleh polisi, akan tiba di pemukiman Pribumi, cagar alam, atau rumah keluarga tanpa peringatan. Mereka akan menunjukkan secarik kertas dan merampas anak-anak, terkadang dengan kekerasan fisik, dari orang tua mereka yang berteriak. Anak-anak yang lebih besar mungkin mencoba melarikan diri dan bersembunyi di semak-semak, hanya untuk diburu seperti binatang.

Narasi publik yang digunakan untuk membenarkan tindakan ini adalah narasi 'penyelamatan'—bahwa negara sedang bertindak demi 'kebaikan anak-anak itu sendiri', menyelamatkan mereka dari dugaan pengabaian dan kemelaratan. Retorika kesejahteraan ini menutupi tujuan eugenika yang sebenarnya dan memungkinkan para petugas di lapangan untuk melihat diri mereka sebagai penyelamat, bukan penculik. Ini adalah alat psikologis yang ampuh yang memungkinkan kekejaman birokratis untuk berjalan tanpa hambatan, mengubah kejahatan negara menjadi tindakan kebajikan yang keliru.
Setelah diambil, anak-anak tersebut akan dibawa ke 'rumah penampungan' atau misi yang dikelola oleh gereja atau pemerintah. Tempat-tempat ini sering kali berjarak ratusan, bahkan ribuan, kilometer dari rumah mereka. Di institusi-institusi ini, penghapusan identitas mereka dimulai dengan sungguh-sungguh. Nama mereka sering diubah menjadi nama Eropa. Mereka dilarang keras berbicara dalam bahasa asli mereka; hukuman fisik yang kejam dijatuhkan bagi mereka yang melanggar aturan ini. Kontak dengan keluarga dilarang atau disensor secara ketat. Hubungan kakak-beradik sering kali diputuskan secara paksa, dengan saudara kandung dikirim ke institusi yang berbeda dan diberitahu bahwa mereka yatim piatu.
Kondisi di dalam institusi ini sangat bervariasi, tetapi banyak laporan menggambarkannya sebagai tempat yang dingin, tidak memiliki kasih sayang, dan penuh dengan pelecehan. Makanan yang tidak memadai, pendidikan yang buruk (sering kali terbatas pada pelatihan dasar untuk pekerjaan kasar), dan kurangnya perawatan medis adalah hal yang biasa. Pelecehan emosional, fisik, dan seksual merajalela, dilakukan oleh staf yang memandang anak-anak ini sebagai sub-manusia yang perlu 'didisiplinkan'.
Grafik di atas menunjukkan percepatan yang mengerikan dari kebijakan ini setelah Perang Dunia II, saat mesin birokrasi telah disempurnakan dan ideologi asimilasi menjadi kebijakan pemerintah federal yang eksplisit.
Gema dari Kehampaan: Kesaksian Para Penyintas
Penderitaan yang disebabkan oleh kebijakan ini tidak dapat diukur sepenuhnya dengan statistik. Ia hidup dalam ingatan dan trauma para penyintas, yang dikenal sebagai Generasi Curian. Laporan Bringing Them Home tahun 1997 adalah kompilasi pertama dari kesaksian mereka yang menghancurkan, memberikan suara kepada ribuan orang yang telah lama dibungkam.
"Saya telah kehilangan budaya dan orang-orang saya dicuri dari saya... Saya telah diinstitusikan hampir sepanjang hidup saya... Saya merasa sulit untuk menunjukkan perasaan saya yang sebenarnya, atau untuk dekat dengan anak-anak saya, dan saya pikir itu karena saya tidak pernah memiliki seorang ibu untuk menunjukkan kepada saya bagaimana caranya. Mereka tidak hanya mengambil satu orang, mereka mengambil seluruh generasi keluarga." — Pengajuan Rahasia 537, Australia Barat, Laporan 'Bringing Them Home', 1997
Kesaksian para penyintas mengungkapkan pola trauma yang konsisten: kehilangan identitas yang mendalam, ketidakmampuan untuk terhubung dengan budaya atau bahasa mereka, dislokasi dari tanah leluhur, dan kerusakan psikologis yang parah. Tingkat depresi, kecemasan, gangguan stres pasca-trauma (PTSD), dan bunuh diri secara signifikan lebih tinggi di antara Generasi Curian dibandingkan dengan populasi Pribumi lainnya. Trauma ini tidak berakhir pada mereka; ia diwariskan ke generasi berikutnya. Para penyintas, yang tidak pernah belajar cara mengasuh anak dalam lingkungan keluarga yang penuh kasih, sering kali berjuang untuk menjadi orang tua, menciptakan siklus trauma dan disfungsi antargenerasi yang terus menghantui komunitas Pribumi hingga hari ini.
Ekonomi Penindasan: Tenaga Kerja dan Upah yang Dirampas
Di balik retorika rasial dan eugenika, terdapat insentif ekonomi yang kuat untuk kebijakan pemisahan anak. Anak-anak yang dicuri, terutama para gadis, dilatih untuk menjadi sumber tenaga kerja gratis atau sangat murah bagi populasi kulit putih. Mulai dari usia 14 tahun, mereka akan 'dikontrakkan' sebagai pembantu rumah tangga, pekerja pertanian, atau buruh peternakan. Mereka bekerja berjam-jam dalam kondisi yang sering kali eksploitatif, dengan upah kecil atau tanpa upah sama sekali.
Sistem ini pada dasarnya adalah perbudakan yang dilembagakan oleh negara. Institusi tempat anak-anak itu ditahan mendapat manfaat dari tenaga kerja mereka yang tidak dibayar untuk mengurus fasilitas, sementara majikan kulit putih mendapat akses ke tenaga kerja yang patuh dan murah. Kontrol finansial ini adalah alat penindasan yang ampuh.
| Jenis Pekerjaan Paksa | Perkiraan Persentase Upah yang Ditahan | Kondisi Umum |
|---|---|---|
| Pembantu Rumah Tangga (Perempuan) | 75% - 100% | Bekerja berjam-jam, terisolasi, sering mengalami pelecehan fisik dan seksual. |
| Buruh Peternakan (Laki-laki) | 70% - 100% | Pekerjaan fisik yang berat, akomodasi di bawah standar, sedikit kebebasan bergerak. |
| Pekerja Pertanian | 80% - 100% | Eksploitasi musiman, seringkali tanpa kontrak formal atau perlindungan kerja. |
| Buruh di Misi/Institusi | 100% (tidak dibayar) | Dianggap sebagai bagian dari 'pelatihan', mencakup pekerjaan memasak, mencuci, dan konstruksi. |
Skema kompensasi yang diperkenalkan di beberapa negara bagian dalam beberapa tahun terakhir hanya menawarkan sebagian kecil dari apa yang telah dicuri, sebuah pengakuan yang tidak memadai atas dekade eksploitasi ekonomi yang sistematis.
Penyangkalan dan Perang Sejarah
Sejarah Generasi Curian tidak diterima tanpa perlawanan dari kelompok-kelompok yang berupaya merevisi atau menyanitasi masa lalu kolonial Australia. Sejak publikasi Bringing Them Home, muncul apa yang dikenal sebagai "Perang Sejarah" (History Wars), sebuah perdebatan publik yang sengit yang dipicu oleh para komentator dan politisi konservatif. Mereka menuduh para sejarawan mempromosikan "pandangan kain lengan hitam" (black armband view) tentang sejarah Australia—sebuah narasi yang dianggap terlalu negatif dan berfokus pada kesalahan masa lalu. Mantan Perdana Menteri John Howard, yang menjabat dari tahun 1996 hingga 2007, adalah tokoh sentral dalam gerakan ini. Ia secara konsisten menolak untuk mengeluarkan permintaan maaf nasional dengan alasan bahwa generasi sekarang tidak boleh bertanggung jawab atas tindakan generasi masa lalu, dan mengklaim bahwa tidak ada niat genosida di balik kebijakan tersebut. Sejarawan revisionis berargumen bahwa jumlah anak yang diambil telah dibesar-besarkan dan bahwa sebagian besar pemisahan dilakukan untuk alasan kesejahteraan yang sah. Narasi penyangkalan ini secara aktif berusaha untuk mengecilkan skala kejahatan negara, mengabaikan bukti ideologi eugenika yang terdokumentasi, dan meremehkan kesaksian ribuan penyintas, melanggengkan bentuk penghapusan kedua—penghapusan dari catatan sejarah.
Warisan Berlanjut: Krisis Perlindungan Anak Saat Ini
Penghapusan Generasi Curian bukanlah sebuah peristiwa sejarah yang telah berakhir; warisannya terus hidup dalam sistem perlindungan anak kontemporer Australia. Saat ini, anak-anak dan remaja Pribumi berada dalam tingkat keterwakilan yang sangat tidak proporsional dalam pengasuhan di luar rumah (out-of-home care). Menurut data dari Australian Institute of Health and Welfare (AIHW) untuk tahun 2023, anak-anak Pribumi memiliki kemungkinan 10,5 kali lebih besar untuk dipisahkan dari keluarga mereka dibandingkan anak-anak non-Pribumi. Tingkat ini bahkan lebih buruk di beberapa yurisdiksi. Para pemimpin dan organisasi Pribumi menyebut situasi ini sebagai "Generasi Curian baru". Mereka berpendapat bahwa trauma lintas generasi yang belum terselesaikan dari kebijakan masa lalu—ditambah dengan kemiskinan sistemik, rasisme institusional, dan kurangnya layanan dukungan yang sesuai dengan budaya—menciptakan kondisi di mana keluarga-keluarga Pribumi berada di bawah pengawasan yang lebih ketat dan lebih mungkin untuk dipisahkan oleh otoritas kesejahteraan anak. Banyak dari pemisahan saat ini disebabkan oleh 'pengabaian', sebuah kategori luas yang sering kali bertopengkan dampak dari kemiskinan dan trauma, bukan niat jahat dari orang tua. Hal ini menciptakan siklus yang menghancurkan di mana negara terus mengintervensi dan memecah belah keluarga Pribumi, menggemakan praktik-praktik masa lalu dengan justifikasi birokrasi yang baru.

Pertanggungjawaban yang Belum Selesai
Titik balik dalam narasi publik Australia tentang Generasi Curian datang pada tahun 1997 dengan dirilisnya laporan Bringing Them Home. Laporan tersebut dengan tegas menyatakan bahwa praktik pemisahan paksa merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan genosida menurut hukum internasional. Rekomendasi utamanya adalah agar semua parlemen Australia mengeluarkan permintaan maaf resmi kepada para penyintas. Butuh lebih dari satu dekade bagi pemerintah federal untuk bertindak. Pada 13 Februari 2008, Perdana Menteri Kevin Rudd akhirnya menyampaikan Permintaan Maaf Nasional kepada Generasi yang Dicuri di Parlemen Australia. Itu adalah momen katarsis yang kuat bagi banyak orang, baik Pribumi maupun non-Pribumi.

Namun, permintaan maaf, betapapun pentingnya secara simbolis, tidak dapat menyembuhkan trauma lintas generasi atau mengatasi kesenjangan sosio-ekonomi yang diakibatkannya. Para penyintas terus menuntut keadilan yang substantif: kompensasi moneter, akses penuh ke arsip untuk menemukan kembali keluarga mereka, dan pendanaan untuk layanan penyembuhan yang dipimpin oleh komunitas. Kemajuannya lambat dan tidak merata. Beberapa negara bagian dan teritori telah menerapkan skema ganti rugi, seperti Skema Ganti Rugi Generasi Curian Teritori yang dibuka pada tahun 2022, namun skema ini sering dikritik karena jumlahnya yang terbatas dan proses aplikasi yang birokratis. Pemerintah federal secara konsisten menolak untuk membentuk dana kompensasi nasional, meninggalkan banyak penyintas tanpa pengakuan finansial atas penderitaan mereka.
Setiap tahun pada tanggal 26 Mei, Australia memperingati Hari Permintaan Maaf Nasional (National Sorry Day). Ini adalah hari untuk refleksi dan pengakuan. Namun, bagi banyak orang Pribumi, 'maaf' tetap merupakan sebuah kata yang kosong tanpa tindakan nyata untuk menghentikan siklus pemisahan keluarga saat ini dan memberikan reparasi penuh atas kejahatan masa lalu. Generasi Curian bukanlah bab yang telah ditutup; ini adalah luka yang masih menganga, warisan kelam dari rekayasa sosial rasis yang dampaknya terus bergema hingga kini. Ini adalah bukti nyata bahwa penghapusan sebuah bangsa tidak selalu membutuhkan kamar gas atau regu tembak; terkadang, ia hanya membutuhkan pena seorang birokrat, sebuah undang-undang yang kejam, dan keheningan dari mayoritas.
Sumber & Bacaan Lanjutan
- Australian Human Rights Commission: 'Bringing Them Home' Report (1997)
- AIATSIS: The Stolen Generations
- The Healing Foundation: Stolen Generations
- Lowitja Institute: Publications on Intergenerational Trauma
- National Archives of Australia: Stolen Generations
- Haebich, Anna. Broken Circles: Fragmenting Indigenous Families 1800-2000. Fremantle Arts Centre Press, 2000.
- Manne, Robert. In Denial: The Stolen Generations and the Right. Black Inc., 2001.
Pertanyaan umum
- Apa sebenarnya Generasi Curian itu?
- Generasi Curian merujuk pada puluhan ribu anak Pribumi Australia dan Kepulauan Selat Torres yang dipisahkan secara paksa dari keluarga mereka oleh pemerintah Australia dan misi gereja, berdasarkan serangkaian kebijakan rasialis yang berlangsung dari sekitar tahun 1905 hingga 1970-an. Tujuannya adalah asimilasi paksa dan penghancuran budaya Pribumi.
- Berapa banyak anak yang diambil dari keluarga mereka?
- Tidak ada angka pasti, tetapi laporan 'Bringing Them Home' (1997) memperkirakan bahwa antara satu dari sepuluh hingga satu dari tiga anak Pribumi diambil selama periode kebijakan tersebut. Hampir setiap keluarga Pribumi di Australia terdampak secara langsung atau tidak langsung oleh trauma pemisahan paksa ini.
- Siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan ini?
- Tanggung jawab terletak pada pemerintah negara bagian, teritori, dan federal Australia yang mengesahkan dan menerapkan undang-undang 'perlindungan' rasialis. Individu kunci seperti A. O. Neville di Australia Barat dan Cecil Cook di Northern Territory adalah arsitek kebijakan yang secara terbuka menganjurkan eugenika untuk 'membiakkan' identitas Pribumi.
- Mengapa kebijakan ini dianggap sebagai genosida budaya?
- Menurut Konvensi Genosida PBB (Pasal IIe), 'memindahkan secara paksa anak-anak dari satu kelompok ke kelompok lain' merupakan tindakan genosida. Laporan 'Bringing Them Home' menyimpulkan kebijakan ini memenuhi definisi tersebut karena tujuannya adalah untuk menghancurkan masyarakat Pribumi sebagai unit budaya dan sosial yang berbeda dengan memutus transmisi budaya, bahasa, dan kekerabatan antar generasi.
- Apa dampak jangka panjangnya saat ini?
- Dampaknya adalah trauma lintas generasi yang mendalam, termasuk tingkat kesehatan mental dan fisik yang lebih buruk, penyalahgunaan zat, tingkat bunuh diri yang lebih tinggi, dan putusnya hubungan dengan budaya dan tanah. Warisannya juga terlihat dalam tingkat penahanan orang Pribumi yang tidak proporsional dan krisis berkelanjutan di mana anak-anak Pribumi 10,5 kali lebih mungkin berada dalam pengasuhan di luar rumah dibandingkan anak-anak non-Pribumi per tahun 2023.
- Apakah Australia telah memberikan ganti rugi yang layak?
- Pertanggungjawaban masih parsial. Meskipun ada Permintaan Maaf Nasional pada tahun 2008, pemerintah federal secara konsisten menolak untuk membentuk dana kompensasi nasional. Beberapa negara bagian dan teritori telah memperkenalkan skema ganti rugi finansial, tetapi banyak penyintas menganggapnya tidak memadai dan tidak mengatasi kerugian seumur hidup yang mereka alami.
- Apakah sejarah ini masih diperdebatkan di Australia?
- Ya. Ada gerakan penyangkalan sejarah, sering disebut 'History Wars', di mana beberapa politisi dan komentator konservatif mencoba mengecilkan skala dan niat genosida dari kebijakan tersebut. Mereka berargumen bahwa anak-anak diambil untuk 'kebaikan mereka sendiri', sebuah narasi yang secara langsung bertentangan dengan bukti dokumen yang luas dan kesaksian para penyintas.